Sejarah

Pada awal 1990-an beberapa tokoh di bidang ekonomi dan energy sering kali mengadakan pertemuan, yang pada awalnya difasilitasi oleh PT REDECON (Resource Development Consultants), sebuah perusahaan konsultan swasta nasional di bidang jasa manajemen pembangunan yang didirikan oleh Prof. Dr. Sumitro Djojohadikusumo dan dipimpin oleh Pak Ismid Hadad selaku Managing Director. Selain Prof. Sumitro, dalam jajaran pimpinan dan konsultan REDECON juga duduk beberapa ahli energy lainnya, seperti Bapak Piet Haryono, Prof. M. Sadli, Dr. Purnomo Yusgiantoro, Dr. Umar Said, dll. Selaras dengan situasi pada masa itu, topic diskusi berfokus pada ekspor komoditas energy, mengantisipasi fluktuasi harga komoditas energy khususnya bahan bakar minyak (BBM) di pasar internasional, serta kaitannya dengan kebijakan pemerintah dan dampaknya pada pertumbuhan ekonomi negara ini.

Beberapa waktu kemudian dirasa perlu untuk melembagakan kegiatan diskusi dan kajian kebijakan tentang ekonomi energy tersebut. Dr. Purnomo Yusgiantoro berinisiatif untuk menamakan kelompok diskusi itu: Institut Indonesia untuk Ekonomi Energi (IIEE), agar mendekatkannya untuk berafiliasi dengan asosiasi internasional yang sudah terkenal yaitu “International Association for Energy Economics (IAEE)”. Pada masa awal itu IIEE belum berbentuk badan hukum, dan ‘rumah & fasilitas penunjangnya’ masih berada di kantor PT. REDECON. Selain diskusi dan seminar untuk beberapa kalangan dan sector di dalam negeri, IIEE bekerja sama dengan REDECON kemudian juga menyelenggarakan konferensi internasional yaitu “Jakarta International Energy Conference”, yang berhasil menarik perhatian pemerintah, Masyarakat, akademisi dan swasta baik di dalam maupun luar negeri terhadap permasalahan ekonomi-energi yang dihadapi Indonesia.

Atas dorongan Dr. Fereidun Fesharaki, seorang pakar energy internasional asal Iran dan jufa pengurus IAEE ketika itu, dia menyarankan agar IIEE menjadi cabang atau “Indonesia chapter” dari organisasi International Association for Energy Economics (IAEE) yang mengurus keanggotaan IAEE di Indonesia. Langkah ini kemudian membuat IIEE sebagai IAEE Indonesia Chapter, dipercaya untuk menyelenggarakan “Bali International Conference of IAEE 1993”.

Institut Indonesia untuk Ekonomi Energi secara resmi menjadi badan hukum berbentuk yayasan dengan akta notaries tertanggal 24 Februari 1995. Tercantum sebagai pendiri adalah Piet Haryono, Prof. Dr. Subroto, Ismid Hadad, Prof Dr. Mohamad Sadli, Dr. Purnomo Yusgiantoro, dan Dr. Umar Said. IIEE merupakan sebuah organisasi nirlaba di bidang penelitian dan pengembangan kebijakan energy dan lingkungan (energy & environment policy studies). Para pendiri menginginkan IIEE untuk berkontribusi dalam membangun kesadaran masysrakat tentang energy dan peran pentingnya dalam pembangunan, serta menyumbangkan pemikiran kepada pembuat kebijakan untuk memecahkan masalah bangsa dan bidang energy.

Selama beberapa tahun selanjutnya, topik diskusi dan kajian yang diselenggarakan IIEE berkembang, selain tentang ketergantungan terhadap energy fosil dan cara pengelolaan energy di Indonesia, para pendiri dan banyak tokoh lainnya tergabung dalam Dewan Penyantun IIEE berembuk bagaimana menerjemahkan visi misi organisasi, membangun institusi dan mengembangkan sistem internal agar berjalan efektif.

Salah satu implikasinya adalah, sesuai peraturan perundangan, bentuk organisasi sebagai yayasan tidak memiliki keanggotaan. Sedangkan pada awal 1990-an IIEE juga berafiliasi dengan IAEE yang memiliki anggota layaknya sebuah asosiasi. Pada 1998 terjadi lonjakan nilai tukar per dolar Amerika dari Rp 2.500 menjadi Rp 15.000, yang menyebabkan pembayaran iuran para anggota IAEE di Indonesia tidak lancar. Setelah perdebatan panjang, dilema tersebut kemudian diakhiri dengan keputusan untuk membubarkan organisasi  IAEE cabang Indonesia (Indonesia Chapter) dan para anggota IAEE yang masih berminat dapat meneruskan kenggotaanya di IAEE sebagai individu, sedangkan Yayasan IIEE menjadi wadah organisasi yang menampung aspirasi dan menggerakkan kegiatan para pegiat dan praktisi ekonomi energi dalam berbagai program di Indonesia.

1. Kajian kebijakan sebagai basis

Pada awalnya kegiatan IIEE berfokus pada diskusi dan kajian tentang kebijakan sektor migas, batu bara dan kelistrikan. Dari rangkaian diskusi dengan para ahli dan praktisi, IIEE menyampaikan berbagai rekomendasi kepada pemerintah pusat. Salah satu proses kebijakan yang secara intensif diikuti adalah perubahn pengaturan industry hilir migas yang merujuk pada Undang-undang 22/2001 tentang Minyak dan Gas bumi.

Mulai tahun 2005 IIEE berinisiatif mengembangkan penelitian di bidang ketahanan energi (energy security), sebuah topik yang mulai dibicarakan di ranah global dan regional, namun belu popular di Indonesia pada masa itu. Peneliti IIEE berinisiatif mengembangkan penelitian di bidang ketahanan energi (energy security), sebuah topik yang mulai dibicarakan di ranah global dan regional, namun belum popular di Indonesia pada masa itu. Peneliti IIEE mengangkat masalah ketersediaan energi (availability), akses Masyarakat terhadap energi (accessibility), daya beli terhadap energi (affordability), serta aspek keberlanjutan dalam pengelolaan energi termasuk keramahan pada lingkungan (acceptability & suistanability). Topik ini mengharuskan pola pendekatan yang bersifat multisektor dan multidisiplin dalam mengevaluasi kebijakan dan pelaksanaan program untuk mengembangkan dan memanfaatkan energi. Hasil penelitian IIEE tentang ketahanan energi tersebut diterbitkan pada 2006 dan menjadi bahan rujukan kebijakan yang disampaikan kepada pemerintah maupun masyarakat.

Selain itu, IIEE juga melihat bahwa peran energi terbarukan (renewable energy) amat sangat signifikan untuk dihadirkan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya untuk mensubtitusi energi fosil, tapi karena kodrat geografis Negara ini yang merupakan kepulauan dan juga banyak kontur wilayah pegunungan yang sering kali ekstrem, sehingga secara fisik menyebabkan populasi penduduk terpisah-pisah. System energi skala besar yang terintegrasi serta distribusi berbagai jenis energi ke berbagai tempat di seluruh negeri akan sangat mahal, serta rentan terhadap gangguan jalur transportasi. Oleh karena itu, perlu pemanfaatan dan pengembangan sumber-sumber energi terbarukan dan ramah lingkungan, seperti energi panas bumi (geothermal), energi surya (solar-panel), energi air (mikro-hidro), energi angin (wind-turbine), dan lain-lain yang ada di wilayah masing-masing secara optimal. Hal ini juga menunjukkan pentingnya eksistensi system energi ramah lingkungan yang berskala kecil, menengah dan tidak terpusat, untuk melengkapi system pengadaan energi dan listrik berbasis fosil (minyak, gas & batu bara) yang sudah ada sekarang.

2. Kegiatan lapangan untuk umpan balik

Berbekal berbagai kajian kebijakan tersebut di atas, IIEE memandang perlu untuk menerapkan pola pikir ketahanan energi yang juga ramah lingkungan itu melalui pengalaman praktis. Sejak 2010, IIEE bekerja sama dengan berbagai pihak mulai terlibat dalam pengembangan energi terbarukan skala kecil dan pengelolaannya oleh Masyarakat untuk dapat memahami dialektika di lapangan dan belajar mengatasinya secara sistematis.

Selain itu, IIEE juga menyelenggarakan program untuk meningkatkan pemahaman Masyarakat tentang energi, dimulai dengan menyasar siswa sekolah menengah. Tengah direncanakan untuk memperluas program ini melalui kerja sama dan berjejaring dengan universitas, sekolah, pemerintah daerah, lembaga kajian dan LSM lainnya, baik di tingkat nasional maupun berbagai daerah.

3. Efektivitas organisasi

Untuk mendukung kegiatannya, IIEE banyak bekerja sama dengan lembaga internasional yang berkegiatan di bidang energi, ekonomi, dan penguatan kapasitas lembaga nonpemerintah dan komunitas masyarakat di daerah. Berbagai kerja sama ini memberikan kesempatan luas untuk pengembangan kapasitas para peneliti IIEE secara substantive.

Akan tetapi, kegiatan penelitian umumnya berjangka pendek, dengan topik yang amat bervariasi, dan dana terbatas. Inisiatif IIEE seperti pembangunan basis data dan pemodelan yang perlu waktu multitahun adalah investasi jangka panjang, dan dalam kesempitan dana sering kali harus mengalah. Dapat dikatakan kiprah IIEE tidak optimal karena kapasitasnya secara finansial sangat terbatas. Bahwa dalam keterbatasan sumber finansial tersebut IIEE masih mampu beroperasi selama 20 tahun lebih, itu berkat kebijakan pengurus yayasan IIEE yang berhasil menyisihkan sejumlah “dana cadangan” organisasi yang tidak boleh dipakai untuk biaya proyek atau biaya operasional, kecuali dalam keadaan darurat atau untuk keperluan “emergency”, seperti misalnya harus membayar kontrak sewa kantor. Meskipun ada aturan bendahara yayasan bahwa dana cadangan organisasi yang terpakai harus dikembalikan lagi ke pos dana cadangan, namun karena jumlah penarikan dananya sering lebih besar dari pengembaliannya, dana cadangan organisasi itu sudah makin menyusut.

Upaya untuk meningkatkan sumber daya finansial hingga sekarang belum berhasil. Walaupun kini masih ada peluang pendanaan untuk bidang lingkungan, khususnya perubahan iklim, namun tampaknya tidak demikian halnya dengan untuk bidang energi. Tantangannya adalah system kebijakan pengelolaan energi yang sentralistik oleh pemerintah pusat, dan tidak terdapat atau kecil sekali ruang bermitra bagi lembaga nonpemerintah yang berbadan hukum yayasan. Selain itu, IIEE telah memilih bidang penelitian untuk topik atau tema baru yang mendahului zamannya sehingga terdapat jeda waktu lama sebelum kajiannya dan rekomendasinya dapat diterima dan dicerna para penggunanya.

Perlu kreativitas, inovasi dan usaha lebih keras lagi agar masyarakat dan pemerintah menyadari kondisi kegentingan persoalan energi di Indonesia dewasa ini, serta upaya untuk menggalang dukungan dan membangun sinergi dalam mengatasinya.